Perhubungan laut. Menhubla Nomor Kab. Perhubungan laut

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 4 /9 /16. 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia dan SK Dirjen Perhubungan Laut No. MASKOT “SI BOMBANG" Keterangan: Maskot ikan lumba-lumba melambangkan sifat penolong;Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal 2021 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk mempertahankan eksistensi perguruan tinggi kedinasan. D 17 JL. Arif Toha Tjahjagama, DEA. SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha yang diwakili oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ahmad Wahid saat membuka rapat koordinasi penerapan Surat Edaran Dirjen Hubla tentang dana jaminan ganti rugi pencemaran di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, (22/2). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Tajuk Entri Utama. BKI selama 2 (dua) tahun ke depan dengan mekanisme. 35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Unit Pelaksana Teknis. 30. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Jenderal Perhubungan. 8 TELP :(021) 3813269, 3842440 JAKARTA · 10110 FAX :(021) 3811786, 3845430 EMAIL : djpl@dephub. Pasal 2 Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS. MEDAN MERDEKA BARAT No. CAPT. hubla . 998/DJPL/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2022 07 Keputusan Dirjend Perhubungan Laut Nomor KP. Kemudian di posisi Dirjen. 4, Jakarta Pusat 10110. Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan tarif angkutan laut perintis dan tarif batas atas kapal public service obligation (PSO) mulai 1 Juli 2023. Sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4209, 4135 fax 3811786, 3845430, 3507576 peraturan direktur jenderal perhubungan laut nomor: kp. id twitter keputusan direktur jenderal perhubungan laut nomor: f/ /0// / / goa/ tentang standar operasional prosedur pemeriksaan penanoanan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan direktur jenderal. Melalui SIMLALA, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan. Lalu Lintas dan Angkutan Laut. MEDAN MERDEKA BARAT No. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan salah satu sub Direktorat yang berada dalam Kementerian Perhubungan. Deskripsi : Prosedur dan Persyaratan Perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Agus H. 2021 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI (022) (04) (412772) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Ditjen Perhubungan LautUnit Pelaksana Teknis. kementerian perhubungan republik indonesia. R. Angkutan Laut Khusus adalah. 25) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Peraturan Menteri Perhubungan NO. id dan pelajari isi dan ketentuannya. 2023 238 View; Kemenhub Inisiatif Bentuk Asosiasi Lembaga Pendidikan Pelayaran dan Maritim se-Asia Tenggara 26. Untuk itu, Kemenhub mengadakan kegiatan sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Laut Perintis. Informasi Pejabat. Ditjen Perhubungan Laut kembali lagi menekankan kepada stakeholder pelayaran dan masyarakat maritim terhadap pemenuhan kewajiban memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) saat di perairan Indonesia yang tertuang dalam. R. WebPersyaratan : Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal adalah pengesahan yang diberikan oleh Direkt orat Jenderal Perhubungan Laut terhadap gambar rancang bangun kapal bangunan baru, dalam rangka perombakan dan dalam rangka sertifikasi setelah dilakukan penilikan. 928 unit / Tanker (45. Pemerintah Pusat . Lulusan kami terpercaya dan dapat diandalkanKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Soasio sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM. 05. id. Pasal 2 ( 1) Ka pal Asing dapat melakukan kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak termasuk kegiatan mengangkut pen um pang dan/ a tau barang dalam hal Kapal Berbendera Indonesia belum tersedia. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta penjagaan dan penyelamatan; Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perhubungan laut; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; Pelaksanaan. PLT Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. 008/9/20/DJPL-12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Kapal Non Kenvensi Berbendera Indonesia; 18. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha yang diwakili oleh Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan Direktorat Kepelabuhanan, Yudhonur Setyaji Paridjo mengatakan aturan baru ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 762 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022. WebPenyelenggaraan Inaportnet dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan mulai berlaku pada13 Januari 2016 atau tiga bulan sejak diundangkan. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S. Minggu, 26. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan25) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Agus H. TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI KESEHATAN KERJA. WebBeli Baju Perhubungan model & desain terbaru harga murah 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. Tonny Budiono menyebutkan bahwa peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. Purnomo dan PT. Pasal 2. Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) berinisiatif membentuk asosiasi lembaga pendidikan pelayaran dan maritim se-Asia. 103/2/15/DJPL-14 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operation Procedure) Pengusulan Tarif Pelayanan Jasa. 3845430: [email protected] Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standar) Berbendera Indonesia; 2. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan berupa: a. Ditjen Hubla menurut Arif juga akan membentuk Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dimulai pada 18 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023. 1. -. . Lahir di Sleman, 24 Agustus 1961. Penyelenggaraan kegiatan DAK tersebut telah berjalan dengan baik dengan rata-rata realisasi fisik sebesar 88,8% dan realisasi keuangan pada sub sektor. (24960) View. go. Rinciannya, PT Pelni melayani 11 trayek, PT. bongkar muat barang; b. Rp125. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan. 002/14/15/SJÎ2020 tanggal 11 September 2020 tentang. 2018 No. pdf. APLIKASI INSTANSI TERKAIT. 1. Laut. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun. id Twitter :@cfjpIkemenhub151 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT. 1056, peraturan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. Tahun 1964 bisa jadi merupakan tahun terbentuknya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut (Pusdiklat Hubla) yang pada masa itu bernama Tenaga Kerja Pendidikan (TKP) dan berada dibawah naungan departemen Perhubungan Laut. com, Jakarta Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus membangun pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas wilayah di Indonesia. Mencabut. Data spasial perhubungan BPTJ. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut : Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Biro Hukum - Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Gedung Cipta Lantai 6 Jl. Layanan Perizinan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 8 | TEL : 9811308, 3505006, 3619268, 447017 | TLx : 9844492, 3458540 3842440 JAKARTA 10110 PST : 4213, 4227, 4209, 4135, FAX : 3811786, 3845430, 3507576 PERATURAN DIREKTUR. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK Jin, Palmas No. 32. (38786$1 ',5(. Terdiri atas 2 (dua) Program Diklat: 1. Lahir di Sleman, 24 Agustus 1961. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara, persyaratan teknis, administratif, dan operasional, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. meoanmerdekabaratt. "Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022," tutupnya. Sejak Agus Purnomo pensiun, dia merangkap pula Plt Dirjen Hubla beberapa kali. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi . 55. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 . 8 TElP : (021) 3813269, 3842440 JAKARTA-10110 FAX : (021} 3811786, 3845430 EMAIL : djpl@dephub. Medan Merdeka Timur No. Download now. 2532-1999. 8 | TEL : 9811308, 3505006, 3619268, 447017 | TLx : 9844492, 3458540 3842440 JAKARTA 10110 PST : 4213, 4227, 4209, 4135, FAX : 3811786, 3845430, 3507576 PERATURAN DIREKTUR. Aturan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. com - Kementerian Perhubungan kini sudah memanggil Muhammad Rizky Alamsyah, Pejabat Pembuat Komitmen dari Direktorat Perhubungan Laut, terkait gaya hidup mewah yang ditampilkan oleh istrinya di media sosial. Malkumat Pelayaran. com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah melantik Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Laut yang baru. 8/PK/DK/2019 tentang Penerapan Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ship) yang mengangkut Tenaga Kerja Industri dengan jumlah 12 Orang atau lebih bagi Kapal-Kapal Berbendera Indonesia. b) Formulasi Tunjangan Komando sesuai dengan Jabatan di atas kapal dan tipe kapal. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 'G @djplkemenhub151 JAKARTA - 10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 :Ditjen Perhubungan Laut EMAIL : djpl@dephub. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT. Telusuri Lebih Lanjut. Peraturan Perundang-undangan. 27 Maret 2023 Bella Carla. Pangkat / Golongan: Pembina Utama Muda (IV/c) NIP: 19730808 199903 1 003. R. Layanan Masyarakat: 151. Perhubungan Laut yang tepat sasaran dan fleksibel untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja pada dokumen anggaran yang menunjukkan keselarasan dan sinergi capaian output dan outcome program kegiatan. Karya Lt. Jakarta: Bagian Hukum. 25 September. JMOL. Rilis Berita. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan kegiatan Penandatanganan Terpadu Perjanjian Kerjasama Subsidi Kapal Perintis, Subsidi Tol Laut dan Kewajiban Pelayanan Publik / Public Service Obligation (PSO) Kapal Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021, Jumat (30/12). 704. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 32/PK/DK/2021. 974 -6- Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dikenakan bagi Awak Kapal pada Kapal berbendera Indonesia di atas GT 500 (lima ratusWebSementara itu, Direktur Kepelabuhanan, M. Online: 23 Hari ini: 2. 523, jdih. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Transportasi laut pun tak luput dari perhatian Menteri Perhubungan agar dapat mendukung kegiatan KTT Asean ke 42. 8 TELP :(021) 3813269, 3842440 :(021) 3811786, 3845430 EMAIL [email protected] Kawat tersebut ditanda tangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Capt. (5) Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM. Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha saat membuka acara Rapat. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Purnomo menyebutkan garis besar isi Renstra periode. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pendaftar dapat melakukan Registrasi dan Proses Pengiriman pengajuan Rekomendasi Pada pukul 08. 2. Purnomo. com. Surat Permohonan Persetujuan Penggunaan Kapal. Ditjen Perhubungan Laut juga menekankan pentingnya pengawasan bongkar muat barang berbahaya di kapal yang dituangkan dalam Telegram Ditjen Perhubungan Laut No. Menurutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian. Agus H. Jl. Salah satunya dengan cara melakukan Pembahasan Revisi. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai struktur organisasi yaitu terbagi 1 (satu) Sekretariat Direktor Jenderal 5 (lima) Direktorat Teknis. pendaftaran hak milik; b. Kamis, 14 September 2023 07:40. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan, Pencemaran serta Gangguan Pengrusakan Lingkungan Perairan; Meningkatkan. Melalui SIMLALA, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan. Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Perhubungan berdasarkan sumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merilis, di era pandemi saat ini, sektor transportasi mengalami penurunan sebesar 30% pada kuartal kedua. Purnomo saat memberikan pengarahan pada Sosialisasi Pengujian dan Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran Melalui Sistem Pelayanan Online bertempat di Sunlake Hotel Jakarta, Selasa (19/11). Acara tersebut diselenggarakan dalam. 33, BN. 10. Dokumen Manual. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta penjagaan dan penyelamatan. Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, IndonesiaDirektorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2021 dan Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur perjalanan orang dengan transportasi laut baik dari luar negeri maupun perjalanan dalam negeri (domestik). , M. Agus H. JAKARTA (31/12) - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan meningkatkan pelayanan publik Kapal Perintis, Kapal Barang Tol Laut, Kapal Khusus Angkutan Ternak dan Kapal Rede Tahun Anggaran 2022 melalui sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder. Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Raya Ancol Baru No. Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berjumlah 6 (enam) unit organisasi, sebagai berikut: 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 JAKARTA-10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 EMAIL : [email protected] nomor : tentangDalam sambutannya, Plh. Jurnal Penelitian Transportasi Laut. JAKARTA (12/7) - Kementerian Perhubungan cq. Penyelenggaraan kegiatan DAK tersebut telah berjalan dengan baik dengan rata-rata realisasi fisik sebesar 88,8% dan realisasi. T. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Kondisi inilah yang mendorong Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian tahun 2022, mengambil tema yaitu “Digitalisasi Pelayanan Sektor Kenavigasian Dalam Rangka Penguatan Fungsi Pengawasan Maritim di Perairan Indonesia”. SE. Layanan Perizinan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Menhubla Nomor Kab.